Wujud Komitmen dan Sinergi, Selesaikan TLRHP BPK RI

oleh Ichsan Atmaja, diterbitkan pada 2022-01-10 07:43:32
Berita Utama Liputan Utama Galeri





Jakarta, 10 Januari 2022 - Pasal 3 Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK menyebutkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah diterima. Tindak lanjut rekomendasi tersebut dapat berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang harus disampaikan ke BPK paling lambat 60 hari setelah laporan pemeriksaan diterima. Pagi ini (10/1), Auditorat Keuangan Negara II BPK RI dan Itjen Kemenkeu kembali melakukan pembahasan mengenai pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2021 secara daring melalui aplikasi konferensi video. Acara ini juga mengundang perwakilan Unit Eselon I yang terkait dengan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI. Auditor Utama Keuangan Negara II Laode Nusriadi mengatakan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut untuk semester II tahun 2021 dilaksanakan sepuluh hari mulai tanggal 3 sampai dengan 14 Januari 2022. Pertemuan pagi ini guna mengklarifikasi kembali informasi yang telah diperoleh untuk kemudian difinalisasi. Selanjutnya, hasil pembahasan ini akan disampaikan secara berjenjang ke pimpinan untuk diputuskan statusnya dan dilaporkan dalam laporan tindak lanjut semester II tahun 2021 yang akan diterbitkan Februari 2022. Laode berharap pembahasan seperti ini dapat terus dilakukan secara periodik antara BPK RI dan Kemenkeu serta pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI. Senada dengan Laode, Irjen Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh mengatakan bahwa pertemuan kali ini membahas tindak lanjut rekomendasi yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut dan atau data dukung. Awan menjelaskan bahwa masih terdapat beberapa rekomendasi yang masih harus ditindaklanjuti, diantaranya terdapat rekomendasi yang penyelesaiannya di luar Kemenkeu. Sehingga Kemenkeu dan K/L terkait terus berupaya dan berkoordinasi secara aktif untuk menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi tersebut. Awan juga mengapresiasi upaya BPK yang memfasilitasi penggunaan sistem informasi dalam pemantauan tindak lanjut yakni dengan menggunakan aplikasi SIPTL (Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut) yang berbasis web. Besar harapan ke depan, penggunaan SIPTL dapat terus ditingkatkan sehingga update tindak lanjut dapat dilakukan secara real time untuk mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut. Awan berharap pertemuan pembahasan kali ini dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan dengan maksimal. “Yaitu menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi BPK RI dan memperbaiki akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan keuangan Negara,” pungkasnya.



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN