Budaya Anti Gratifikasi sebagai Upaya Cegah Korupsi

oleh Elzami Haqie, diterbitkan pada 2021-12-16 10:19:19
Galeri Liputan Utama Berita Utama


Jakarta, 16 Desember 2021 - Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Gratifikasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Tahun 2021 secara daring melalui media zoom meeting pada Kamis, 16 Desember 2021. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai gratifikasi dan tata cara pelaporannya bagi para pegawai/pejabat Inspektorat Jenderal.

Sekretaris Inspektorat Jenderal Bambang Karuliawasto dalam sambutannya menyampaikan bahwa salah satu kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat adalah pemberian gratifikasi dengan bentuk tanda terima kasih atas jasa yang telah diberikan. Hal tersebut dapat menjadi suatu kebiasaan dan berpotensi menjadi bibit korupsi di kemudian hari. Pemberian tanda terima kasih ini sifatnya cenderung mengandung pamrih dan pada jangka panjang dapat berpotensi mempengaruhi kinerja pejabat publik, bahkan dapat mempengaruhi kualitas dan keadilan layanan kepada masyarakat.

Potensi korupsi ini harus dicegah dengan membangun kesadaran mengenai bahaya gratifikasi. Para penyelenggara negara atau pegawai negeri juga wajib menolak segala pemberian apabila berkaitan dengan jabatan/kewenangannya, berapapun nilainya. Bilamana terdapat kondisi pemberian tidak dapat ditolak, penyelenggara negara dapat melaporkan pemberian tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Aplikasi Gratifikasi Online (GOL) yang juga ditembuskan kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Inspektorat Jenderal. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Kegiatan sosialisasi diisi dengan pemaparan materi oleh Januarti Tiurmaida, Auditor Madya Inspektorat VII.  Dalam kesempatannya, Tiurmaida menjelaskan mengenai pengertian gratifikasi, dasar hukum pengendalian gratifikasi, penyebab gratifikasi, dampak gratifikasi, kategorisasi gratifikasi, hingga cara membangun budaya anti-gratifikasi. Selanjutnya, pemaparan diisi oleh Ervian Prasetyo, Auditor Pertama Inspektorat VII yang membahas mengenai mekanisme pelaporan gratifikasi melalui aplikasi GOL, baik melalui versi desktop maupun mobile. Ervian memberikan tutorial tahapan pengisian pelaporan gratifikasi secara langsung, dimulai dari proses pendaftaran pengguna aplikasi, proses input laporan, hingga proses pengiriman laporan gratifikasi.

Di akhir sesi, Auditor Pertama Inspektorat Bidang Investigasi David Wungkana dan Auditor Muda Inspektorat V Dina Anggun Pratiwi turut berbagi pengalamannya dalam hal menolak pemberian gratifikasi ketika bertugas dan proses pelaporannya.



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN