Kabupaten Sumedang Curhati Itjen Kemenkeu Terkait TKDD

oleh Ichsan Atmaja, diterbitkan pada 2021-10-30 08:21:26
Liputan Utama





Jakarta, 28 Oktober 2021 - Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan menerima kunjungan Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir. Kunjungan ini dalam rangka mendapatkan dukungan fiscal guna mewujudkan Visi Sumedang Simpati (Sejahtera Masyrakatnya, Agamis Akhlaknya, Maju Daerahnya, Profesional Aparaturnya, dan Kreatif Ekonominya). 

Kabupaten Sumedang yang letaknya strategis menjadi simpul emas perhubungan kawasan metropolitan Jakarta Raya, Bandung Raya dan Cirebon Raya. Dony Ahmad Munir memaparkan posisi program-progam unggulan, potensi-potensi daerah dan kawasan-kawasan industri bisnis yang potensial, serta keuangan daerah di Kabupaten Sumedang.

Irjen Awan Nurmawan Nuh mengapresiasi prestasi-prestasi yang telah diperoleh Kabupaten Sumedang, khususnya pada sisi pengentasan kemiskinan dan pengangguran meskipun angka kemiskinan yang masih cenderung datar. Disamping hal tersebut, Irjen Awan merasa gembira atas anggaran yang disalurkan pemerintah dapat diserap oleh Kabupaten Sumedang dengan baik. 

Kedepannya, Inspektorat Jenderal Kemenkeu akan selalu memberikan dukungan terkait pembangunan di daerah sehingga Kabupaten Sumedang dapat memastikan anggarannya sudah tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat kualitas. 

Inspektur V Raden Patrick Wahyudwisaksono menyampaikan bahwa berdasarkan data pagu dan realisasi TKDD pada Kabupaten Sumedang untuk TA 2020 dan TA 2021 menunjukkan kinerja yang cukup baik. Realisasi penyaluran TKDD dari RKUN ke RKUD TA 2020 sudah cukup optimal dengan rata-rata 98,78 persen dari pagu TKDD Kabupaten Sumedang, dengan capaian pada DAK Non Fisik, DID, dan Dana Desa 100 persen dari pagu. 

Untuk TA 2021, secara umum perlu ada percepatan penyaluran dengan bantuan dukungan Pemda Sumedang melalui optimalisasi penyerapan anggaran di daerah dan pemenuhan persyaratan penyaluran secara tepat waktu. 





Pemkab Sumedang dan Inspektorat Jenderal Kemenkeu perlu terus bersinergi untuk mereformulasi kebijakan sehingga TKDD dapat teralokasi lebih baik lagi. Hal ini telah sejalan dengan tahap pembahasan RUU HKPD di DPR.



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN