Sapa Irjen ke Kanwil Jabar

oleh Elzami Haqie, diterbitkan pada 2021-10-15 23:58:46
Berita Utama Liputan Utama Galeri



Jakarta, 14 Oktober 2021 – Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan terus bersinergi dengan berbagai pihak dalam rangka mengamankan keuangan negara serta menjaga APBN dari risiko kecurangan. Selain itu, integritas sebagai fondasi utama juga terus diperkuat dalam tubuh Kemenkeu.

“Irjen Menyapa” sebagai salah satu upaya memperkuat integritas, kali ini diselenggarakan untuk seluruh Satuan Kerja Kementerian Keuangan di Provinsi Jawa Barat. Kegiatan yang dilakukan secara hybrid ini membahas framework pengawasan, kerangka integritas, serta program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).

Inspektur Jenderal Awan Nurmawan membuka acara dengan memaparkan Indeks Penilaian Integritas (IPI) Kemenkeu tahun 2020 berdasar hasil Survei Penilaian Integritas yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal. IPI Kemenkeu di tahun 2020 mencapai poin 88,96 dengan indeks internal sebesar 91,69 dan indeks eksternal sebesar 86,22. Indeks ini termasuk kategori risiko rendah dan menunjukkan komitmen kuat Kemenkeu untuk menjalankan praktik-praktik antikorupsi secara intensif guna menjaga integritas pegawai.

Irjen Awan menyampaikan pula bahwa Itjen Kemenkeu berkomitmen kuat untuk menjadi strategic partner dan trusted advisor bagi Kementerian Keuangan. Sebagai upaya membangun kesamaan pandangan pengawasan, maka Inspektorat Jenderal menyusun framework pengawasan dan kerangka integritas yang melibatkan tiga lini petahanan yaitu manajemen, Unit Kepatuhan Internal (UKI), dan Inspektorat Jenderal.

Irjen Awan juga meminta kepada seluruh pegawai/pejabat Kanwil Kemenkeu di Jawa Barat untuk terus membangun integritas. Selain itu, meyakini bahwa integritas merupakan sesuatu yang priceless, tidak bisa diperjualbelikan, dan dijaga terus menerus keberadaannya. Karena itu, seluruh pegawai Kemenkeu harus berkolaborasi dan saling mengingatkan dalam menjaga integritas dan kualitas layanan Kementerian keuangan.

Inspektur V Raden Patrick Wahyudwisaksono turut menyampaikan perkembangan pengawasan program PC-PEN. APBN telah bekerja keras dalam menahan dampak pandemi Covid-19 dan realisasi PC-PEN hingga 1 Oktober 2021. Patrick juga menyampaikan beberapa isu utama PC-PEN yang ditemukan oleh Itjen Kemenkeu dan perlu menjadi perhatian.

Kesempatan baik ini juga dimanfaatkan para Inspektur di Inspektorat Jenderal untuk memaparkan pengawasan Itjen Kemenkeu pada DJP, DJBC, DJPb, dan DJKN. Inspektur I Lucia Widiharsanti menyebutkan ada tiga fungsi utama yang diaudit oleh Inspektorat I di DJP. Fungsi tersebut yaitu fungsi manajemen (reviu Renstra, evaluasi SAKIP, reviu laporan keuangan, dan audit/reviu manajemen risiko), fungsi utama (probis registrasi, probis pengawasan, probis pemeriksaan, probis Buperdik, probis penagiham dan piutang pajak, probis keberatan dan banding, PEN dan insentif pajak, serta pendampingan audit BPK dan monitoring tindak lanjut rekomendasi BPK) dan fungsi pondasi (audit SDM, audit data quality, dan audit IT)..

Dalam pemaparan pengawasan Inspektorat II, Plt. Inspektur II Erwin Silaen menjelaskan terdapat tiga fokus pengawasan strategis di lingkungan bea dan cukai, yaitu pada Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), Fasilitas Kawasan Berikat (KB), dan Fasilitas Pusat Logistik Berikat (PLB). Selain itu, Plt. Inspektur II Erwin Silaen juga memaparkan modus-modus umum pelanggaran integritas di DJBC yang dapat dijadikan perhatian oleh para Satker DJBC di Kanwil Jawa Barat.

Selanjutnya, Inspektur III Roberth Gonijaya memaparkan hasil pengawasan di bidang perbendaharaan pada Provinsi Jawa Barat yang dibagi ke dalam tiga tema besar yaitu terkait Unit Kepatuhan Internal Jawa Barat, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dan Monitoring dan Evaluasi Uang Persediaan. Sementera Inspektur IV Setiawan Basuki memaparkan hasil pengawasan SPI DJKN pada tahun 2020. Inspektur IV Setiawan juga menjelaskan beberapa ruang yang dapat menjadi perhatian untuk meningkatkan hasil SPI dan persepsi pelayanan.

Diharapkan melalui acara ini, sinergi antar Kementerian Keuangan dapat semakin kuat untuk bersama menjaga integritas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara. Sehingga, terwujud keuangan negara yang semakin akuntabel dan tepercaya.



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN