Pentingnya Perlindungan HAKI

oleh Ichsan Atmaja, diterbitkan pada 2021-09-14 14:38:20
Galeri





Jakarta, 14 September 2021 - Perkembangan teknologi memang membuat segalanya menjadi mudah. Salah satunya kemudahan memperoleh karya-karya literasi di dunia digital yang sering digunakan sebagai referensi. Di sisi lain, kemudahan tersebut memunculkan potensi plagiarisme yang melanggar hak kekayaan intelektual (HAKI). Selain itu, juga tentunya membuat masalah perlindungan hak cipta menjadi semakin kompleks.

Oleh karena itu, pagi ini (14/9), Inspektorat VII Inspektorat Jenderal Kemenkeu mengadakan Workshop “Hak Cipta dan Implikasi Hukumnya di Lingkungan Birokrasi” secara virtual dengan mengundang Agung Damarsasongko dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM sebagai narasumber. Inspektur VII Alexander Zulkarnain berharap acara pagi ini dapat memberikan pencerahan terkait bagaimana melindungi diri dari perbuatan plagiarisme ataupun karya sendiri tidak diplagiat pihak lain.

Dalam paparannya, Agung menjelaskan prinsip-prinsip dasar perlindungan hak cipta yang merupakan bagian dari perlindungan HAKI. Pada dasarnya hak cipta melindungi karya seni, sastra, dan pengetahuan. Perlindungan hak cipta bersifat otomatis dalam artian saat ide diwujudkan dalam bentuk konkrit maka ciptaan tersebut telah dilindungi tanpa mensyaratkan pencatatan namun wajib mendokumentasi kapan ciptaan atau karya tersebut diwujudkan. 

Hak cipta tidak melindungi ide tetapi melindungi ekspresi dari ide dalam bentuk yang nyata. Objek perlindungan hak cipta adalah karya orisinal seperti buku dan karya turunan yang merupakan pengembangan dari karya orisinal misalnya terjemahan, tafsir, dan lainnya.

Hak cipta juga memiliki hak yang melekat yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral melekat pada suatu ciptaan sampai kapanpun dan hak ekonomi yang bersifat mengkomersialkan suatu ciptaan yang tujuannya memberikan izin atau melarang pihak lain melakukan pemanfaatan. 

Kemudian terkait orang yang dianggap pencipta adalah orang yang namanya disebut dalam ciptaan, dinyatakan sebagai pencipta, disebutkan dalam surat pencataan ciptaan dan atau tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta. Sedangkan dalam hubungan dinas yang disebut pencipta adalah instansi pemerintah kecuali diperjanjikan lain, sehingga harus jelas kedudukan hukumnya dari awal. 

Selain itu, penting bagi K/L melakukan pencatatan ciptaan dalam rangka melindungi kekayaan intelektual yang dibuat. Agung mengungkap bahwa banyak hal-hal yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu seperti misalnya buku-buku yang diterbitkan K/L untuk kemudian dikomersialkan. Pencatatan ciptaan tersebut dapat dilakukan secara online dan diproses dengan cepat sepanjang syaratnya lengkap. 

Terakhir, Agung menekankan kembali bahwa yang dikatakan plagiarisme adalah mengambil seluruhnya atau sebagian atau bagian substansial dari ciptaan orang lain. Meski demikian, terdapat pengecualian bahwa diperbolehkan mengambil tetapi menyebutkan sumbernya. Pemaparan materi yang jarang diangkat inipun diakhiri dengan sesi tanya jawab yang interaktif.



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN