Identifikasi Area Rentan KKN Dengan SPI

oleh Ichsan Atmaja, diterbitkan pada 2021-09-14 05:32:20
Galeri Berita Utama


Jakarta, 9 September 2021 - Integritas tidak boleh diperjualbelikan. Kalimat tersebut kerap diutarakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam berbagai kesempatan. Kementerian Keuangan memiliki komitmen yang tinggi untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta menjaga integritas para pegawainya. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan Survei Penilaian Integritas atau SPI.




Sejak tahun 2017, Inspektorat Jenderal Kemenkeu dipercaya untuk melakukan SPI secara mandiri dengan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sedangkan mulai tahun 2020 lalu, Itjen Kemenkeu diberikan kepercayaan penuh oleh KPK untuk melaksanakan SPI secara mandiri serta menyediakan hasil dan data survei kepada KPK.

Dalam Sosialisasi SPI 2021 yang diselenggarakan Itjen Kemenkeu pada Jumat (10/9), Kepala Bagian Kepatuhan dan Verifikasi Kekayaan Pegawai Agus Arbianto menyampaikan bahwa Itjen Kemenkeu saat ini dipercaya KPK untuk menjadi satu-satunya kementerian yang menjadi penyedia data primer dan melaksanakan SPI secara mandiri mulai dari penentuan sampel hingga survei online.

SPI tahun 2021 di Itjen Kemenkeu akan diselenggarakan mulai bulan September hingga November dengan tiga kegiatan utama yaitu survei onlineFocus Group Discussion (FGD), serta kalibrasi dan validasi data. Hasil SPI yang telah diselenggarakan Itjen di Kementerian Keuangan dan juga seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah akan dirilis pada bulan Desember 2021 pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia).


Tahun ini, akan diambil 406 unit kerja di Kementerian Keuangan sebagai unit sampel SPI. Survei ditujukan untuk internal atau pegawai Kemenkeu dan juga eksternal atau para penguna layanan/pemangku kepentingan di Kementerian Keuangan.

Hasil dari SPI ini berguna untuk mengidentifikasi area rentan KKN, meningkatkan kesadaran risiko korupsi dan sistem antikorupsi Kemenkeu, serta membangun program antikorupsi yang lebih tepat sasaran. Semua ini adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan #UangKita telah dilaksanakan secara bersih, akuntabel, dan professional, serta memberikan manfaat terbaik untuk kita semua.



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN