Tambah Nilai Organisasi dengan Budaya Sadar Risiko

oleh Elzami Haqie, diterbitkan pada 2021-06-22 10:54:54
Liputan Utama Galeri Berita Utama




Denpasar, 22 Juni 2021 – Kementerian Keuangan telah menyadari pentingnya meminimalisir risiko-risiko yang akan dihadapi dalam pencapaian tujuan organisasi. Hal ini terbukti diterbitkannya KMK 464 tahun 2005 memberikan peran tambahan kepada Inspektorat Jenderal Kemenkeu sebagai compliance office for good governance dan risk management. Tak berhenti di situ, Inspektorat Jenderal bersama manajemen Kementerian Keuangan terus melakukan pengembangan dalam penerapan manajemen risiko di lingkungan Kemenkeu.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 577/KMK.01/2019 Tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan menjadi kebijakan terbaru yang perlu dipahami. KMK ini bertujuan untuk meningkatkan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi dan peningkatan kinerja, serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Pagi ini (22/06), Inspektorat Jenderal Kemenkeu turut berpartisipasi dalam Sosialisasi Manajemen Risiko di Lingkungan Kanwil DJBC Bali, NTB, dan NTT yang diselenggarakan KPPBC TMP A Denpasar. Inspektur VII Itjen Kemenkeu Alexander Zulkarnain turut memberikan keynote speech dan Auditor Ahli Madya Inspektorat VII Dedhi Suharto sebagai narasumber. Acara sosialisasi secara daring ini dimoderatori oleh Kepala Subbagian Umum Kantor KPPBC TMP A Denpasar Srie Redjeki Ningsih.

Dalam pembukaannya, Kepala Kantor KPPBC TMP A Denpasar Kusuma Santi mengharapkan kepada peserta untuk menggali lebih dalam ilmu dan pengalaman narasumber terkait manajemen risiko. Kusuma Santi juga mengharapkan kepada dua narasumber untuk dapat memberikan masukan terkait risiko bea cukai terutama risiko target penerimaan, pelayanan, dan pelanggaran integritas. Acara ini bertujuan untuk memahami manajemen risiko yang dikelola Kemenkeu secara komprehensif agar dapat mendukung program dan kebijakan mencapai Kemenkeu terpercaya dan Indonesia maju.



Inspektur VII Itjen Kemenkeu Alexander Zulkarnain menekankan betapa pentingnya risiko reputasi bagi instansi pemerintah. Kemenkeu pernah berada di titik terendah atas kepercayaan masyarakat karena kasus besar yang terjadi di tahun 2010. Tak mudah bagi Kemenkeu untuk merintis dan bangkit kembali meraih kepercayaan masyarakat. Pelajaran berharga di masa lalu menjadi bekal melakukan perbaikan di masa mendatang. “Inspektorat Jenderal sudah lama mempunyai visi trusted advisor, menjalankan visi Kemenkeu dengan baik sangat penting untuk menjaga reputasi,” jelas Alexander.

Alexander berpendapat, “Meskipun tren pengaduan fraud menurun, tapi ternyata orang yang terlibat semakin banyak. Ini yang harus menjadi perhatian. Asah kembali kepekaan untuk memitigasi risiko fraud.”  Menurut Alexander, saat ini ada tiga hal pengaduan yang menjadi perhatian Kemenkeu yaitu fraud, penggunaan media sosial, dan terkait pelecehan seksual. Para pimpinan dan manajemen unit kerja harus mengerti dan memahami titik-titik lemah di area masing-masing.

“Kemenkeu adalah orang-orang yang sadar risiko, bisa kita lihat dari terbitnya KMK 464 tahun 2005. Kesadaran risiko inilah yang akan memberikan nilai tambah bagi organisasi,” kata Dedhi Suharto pada awal penjelasan. Pengembangan budaya sadar risiko menjadi poin penting keberhasilan manajemen risiko suatu organisasi.

Selanjutnya, Auditor Ahli Madya Inspektorat VII Dedhi Suharto menjelaskan cara pengembangan budaya sadar risiko ini. Budaya sadar risiko dapat terwujud melalui (1) Komitmen pimpinan, dalam mempertimbangkan risiko di setiap pengambilan keputusan; (2) Komunikasi berkelanjutan, penyampaian pentingnya manajemen risiko kepada organisasi dalam segala kesempatan; (3) Penghargaan, kepada unit atau perorangan yang mengelola risiko dengan baik; dan (4) Pengintegrasian manajemen risiko dalam proses bisnis.

Sebelumnya, Dedhi Suharto telah memaparkan tujuh prinsip manajemen risiko yang disertai contoh-contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga penjelasan yang disampaikan mudah dipahami dan dapat langsung ditanggapi peserta. Selain itu penjelasan wujud implementasi manajemen risiko, Dedhi Suharto juga menerangkan terperinci proses manajemen risiko dan poin-poin yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya. 



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN