Kolaborasi Itjen Kemenkeu dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

oleh Elzami Haqie, diterbitkan pada 2021-06-22 01:46:12
Galeri Berita Utama Liputan Utama


(foto: Humas Kabupaten Banyuwangi)

 

Tahun kedua, pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia masih berjuang menghadapi pandemi Covid-19. Dengan berbekal pengalaman satu tahun lebih, Inspektorat Jenderal Kemenkeu terus melakukan perbaikan dalam pengawalan Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Salah satunya adalah terus melakukan kolaborasi dan sinergi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) baik di pusat maupun daerah.

Saat Kick Off Kemenkeu dengan APH maret lalu, Menkeu juga menyampaikan arahan, untuk memastikan program PC-PEN 2021 berjalan secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat kualitas. Serta pengawasan atas pengelolaan keuangan negara harus terus diperkuat.  Oleh karena itu, diperlukan sinergi dan koordinasi yang kuat antara seluruh elemen dalam ekosistem pengawasan APBN, mulai dari pembuat kebijakan, pelaksana program, auditor internal, auditor eksternal, APH, serta masyarakat.

Kali ini, Inspektorat V Inspektorat Jenderal Kemenkeu berkolaborasi dengan Inspektorat Kabupaten Banyuwangi melakukan peninjauan lapangan ke Kabupaten Banyuwangi pada 13-14 Juni lalu. Inspektur V Raden Patrick Wahyudwisaksono membeberkan alasannya mendatangi Banyuwangi kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan Sekretaris Daerah Banyuwangi Mujiono.

“Tujuan kami adalah melakukan kolaborasi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional,” tegas Patrick. Beliau menambahkan, “Tujuan kami datang adalah untuk melihat langsung sekaligus merekam yang kami amati dari kegiatan langsung, baik itu kegiatan penanganan kesehatan, kemudian pemulihan ekonomi khususnya dari sisi UMKM, maupun industri pariwisata, dan manufaktur.”

Raden Patrick Wahyudwisaksono menjelaskan bahwa kegiatan PEN akan dilakukan melalui tiga hal yang biasa kita sebut dengan “Game Changer 2021”. Pertama, intervensi kesehatan untuk melihat perkembangan vaksinasi Covid-19 dan langkah daerah dalam mengantisipasi terjadinya second wave. Kedua, survival and recovery kit untuk melihat peranan perlindungan sosial untuk kelompok penerima manfaat bagi kelompok berpendapatan rendah, kelompok rentan, serta memberikan dukungan untuk pelaku UMKM. Ketiga, reformasi struktural adalah kemudahan usaha untuk menarik investor melalui program padat karya sekaligus menggerakkan sektor usaha pariwisata.

Kabupaten Banyuwangi sendiri memiliki anggaran PC-PEN sebesar Rp370,41 M. Anggaran ini diprioritaskan untuk kepentingan vaksinasi, perlindungan sosial, dan dukungan UMKM. Selain itu, Kabupaten Banyuwangi juga memperoleh 256.000 dosis vaksin, terbanyak kedua setelah Surabaya dan berhasil direalisasikan sepenuhnya pada awal Juni. Bahkan, Bupati Banyuwangi memiliki kebijakan unik untuk mendukung permodalan, yaitu dengan program “Hari Belanja ke Pasar”. Para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Banyuwangi wajib berbelanja ke pasar atau UMKM, minimal satu hari dalam satu bulan.

Patrick dan tim mengapresiasi berbagai program yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. “Program yang dijalankan Bupati sudah selaras. Apa yang disampaikan Presiden dan Kemenkeu, kemudian diintegrasikan dengan PAD dan sumber-sumber pendapatan lainnya, sudah mempunyai keselarasan,” tandas beliau. Semoga program dan kebijakan yang dilakukan di Kabupaten Banyuwangi ini dapat menjadi rujukan bagi daerah lain.



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN