Harapan Besar Klien Pengawasan Terhadap Itjen Kemenkeu

oleh Elzami Haqie, diterbitkan pada 2021-06-18 08:57:19
Berita Utama Liputan Utama Galeri



 

Jakarta, 18 Juni 2021 – Kita telah menjalani pandemi 1,5 tahun dan merasakan hebatnya dampak yang ditimbulkan terutama sisi ekonomi dan sosial. Tahun 2021, APBN masih bekerja keras memulihkan ekonomi nasional dengan alokasi anggaran 699,43 triliun untuk menangani belanja kesehatan, perlindungan sosial, dan UMKM. Itjen kemenkeu pun terus dituntut  untuk lebih maksimal lagi dalam melakukan pengawasan program penanganan PC-PEN terutama di lingkungan Kemenkeu.

Hrai keempat, Rakerpim Itjen Tengah Tahun menyelenggarakan seminar dengan tema "Ekspektasi Klien Pengawasan terhadap Pengawasan Internal Inspektorat Jenderal di Masa Pandemi dan Pasca-Pandemi". Seminar ini menghadirkan narasumber Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Robi Toni dan Inspektur V Raden Patrick Wahyudwisaksono sebagai moderator.

DJBC terus berkiprah di wilayah regional dan nasional karena menjadi anggota World Customs Organization (WCO) Asia/Pacific. Renstra DJBC 2020 – 2024 fokus pada reform lanjutan dengan empat tema, yaitu kebijakan fiskal yang sehat dan berkelanjutan; perlindungan masyarakat dan dukungan ekonomi yang efektif & kontributif; penerimaan negara yang optimal; serta birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Dalam melakukan pengawasan, DJBC fokus pada lima pilar pengawasan, yaitu dokumen, uang, pengangkut, orang, dan barang. Data-data yang ada dari lima pilar tersebut menjadi concern bagi bea cukai untuk meningkatkan dan mengawal pelaksanaan penugasan pengawasan. Tujuannya untuk memudahkan dan memastikan pelaksanaan pengawasan berjalan dengan baik.

Saat ini, risiko prioritas DJBC terkait dengan penerimaan, pelayanan, fasilitas, pengawasan, dan dukungan manajemen. Risiko-risiko tersebut antara lain, hilangnya penerimaan karena adanya indikasi fraud, penurunan produksi, modus penghindaran pengenaan BK, risiko pengawasan terkait single agency pengawasan laut, penyelundupan dengan kapal kecepatan tinggi, serta terancamnya keselamatan pegawai patroli laut.

Dampak negatif pandemi Covid-19 yang sangat mempengaruhi iklim ekonomi dan bisnis nasional secara langsung menjadi stimulan para pelaku usaha dan industri terkait dalam melakukan custom fraud. Pembatasan yang mengakibatkan terbatasnya aktivitas fisik bahkan pengurangan deployment pada unit pelayanan di wilayah strategis seperti pabean, pemeriksa, sampai dengan hangar secara nyata meningkatkan risiko yang terbebankan kepada unit pengawasan.

Kini, DJBC sedang dalam masa perubahan paradigma kinerja organisasi dari manual dan IT menjadi full IT. Sehingga DJBC mempunyai harapan tinggi agar Itjen bisa mengawal dan memberi assurance tentang pengelolaan IT dan memastikannya telah dilaksanakan dengan baik, serta tetap menerapkan pengendalian intern yang memadai. Kedepannya, Area IT DJBC ini semakin menjadi sorotan pengawasan Itjen.

DJBC ikut serta memberikan insentif penanganan PC-PEN melalui kemudahan pemasukan barang alat kesehatan, vaksin, serta barang lain terkait penanganan Covid-19. Kemudian memberi kemudahan bagi importir dan eksportir di masa pandemi, serta adanya relaksasi untuk perusahaan di Kawasan Berikat dan UMKM.

“Terkait insentif PC-PEN dari reviu BC, Itjen, dan BPK, kuncinya ada di monev. Monitoring dan evaluasi di satker harus dilakukan. Seluruh pimpinan unit satker yang menerima barang agar melakukan monev supaya pelaksanaan implementasi insentif PC-PEN dapat dimanfaatkan dengan benar oleh pelaku usaha dan jangan sampai ada modus penyimpangan,” ujar Robi Toni.

Di akhir seminar, Robi Tono mewakili DJBC menyampaikan pesan bahwa besar harapan kepada Itjen: (1) Mampu menjadi stabilisator untuk mengawal tusi DJBC sebagai pengawas LARTAS, Itjen berperan memberikan assurance terhadap berbagai diskresi yang terjadi; (2) Perluasan fokus pemeriksaan yang tidak hanya pada tataran proses bisnis, tetapi juga pada sistem aplikasi yang menyertainya; (3) Tercipta kolaborasi antara UKI dan Itjen dalam rangka pengawasan di DJBC. Itjen diharapkan lebih memaksimalkan peran UKI sebagai kepanjangan tangan di level eselon I; (4) Itjen senantiasa berperan aktif melakukan pendampingan unit eselon I (DJBC) secara berdaya guna saat pemeriksaan oleh aparat pengawasan eksternal seperti BPK dan BPKP.



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN