Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2009 Naik Peringkat

oleh System User, diterbitkan pada 2010-06-14 00:00:00
Berita Utama Liputan Utama


 

Jakarta, 14 Juni 2010 - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2009. Pemberian opini WDP ini merupakan langkah perbaikan yang signifikan dimana sebelumnya selama bertahun-tahun LKPP memperoleh opini disclaimer (tidak menyatakan pendapat). Terkait hal ini, Ketua BPK, Hadi Poernomo menyatakan bahwa "peningkatan ini perlu dihargai sebagai hasil kerja keras pemerintah dalam memperbaiki akuntabilitas keuangan negara”. Menurutnya, peningkatan opini ini tidak lepas dari upaya unit-unit di lingkungan Kementerian Keuangan dalam menyajikan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL).


Meski demikian, BPK masih menemukan berbagai penyimpangan dalam LKPP 2009. Diantaranya adalah masih adanya pungutan pada 13 instansi pemerintah senilai Rp186,47 miliar yang tidak ada dasar hukumnya, adanya pendapatan SDA migas yang diklasifikasikan sebagai pendapatan lainnya dari kegiatan usaha hulu migas sebesar Rp1,90 triliun pada 2009 dan sebesar US$530,97 juta pada 2008 yang diperhitungkan sebagai bagi hasil ke daerah. Selain itu, terdapat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada 19 kementerian minimal Rp795,35 miliar belum atau terlambat disetor ke kas negara dan Rp70,31 miliar digunakan langsung di luar mekanisme APBN.


Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, menyambut baik hasil audit BPK tersebut. Menurutnya, perbaikan opini LKPP 2009 menjadi WDP dapat meningkatkan kepercayaan  investor terhadap tata kelola perekonomian Indonesia. “Selain menjadi sinyal baik bagi investor lokal dan internasional, prestasi opini LKPP 2009 bisa membuat tenang pasar” lanjutnya. Kita harapkan hal ini dapat menjadi acuan dan motivasi bagi unit-unit di lingkungan Kementerian Keuangan untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk LKPP tahun berikutnya.

(sumber: Media Indonesia, “Laporan Keuangan Pemerintah Naik Peringkat”, 2 Juni 2010)



ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN